Jumat, 01 Februari 2013

Hubungan kerjasama negara indonesia dengan vietnam


·         Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam
Kedua negara bail: Indonesia dan Vietnam telah menjalin kembali hubungan yang pernah hubungan Indonesia dan Vietnam saat ini telah menjadi sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerjasama antara kedua Negara, yang di laksanakan dalam :
·         Hubungan di bidang Ekonomi
Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam didasarkan pada Persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 21 Nopember 1990, dan telah diperbaharui pada tanggal 10 Nopember 2001. Total perdagangan Indonesia dengan Vietnam pada tahun 2004 sebesar USD 664 juta atau menurun sebesar 16.3% dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan total perdagangan tahun 2005 (Januari s/d Juli) sebesar USD 278.9 juta atau mengalami penurunan yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun 2004.[20]
Nilai ekspor pada tahun 2004 sebesar USD 360,6 juta, atau meningkat sebesar 8,8% dibandingkan dengan tahun 2003. Nilai ekspor tahun 2005 Januari-Juli sebesar USD 192,6 juta atau turun sebesar 10,18% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004. Nilai impor pada tahun 2004 mencapai USD 303,3 juta atau menurun 34,4% apabila dibandingkan tahun 2003. Nilai impor tahun 2005 (lanuari-Juli) sebesar USD 86,2 juta atau menurun 50,9% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Komoditi ekspor utama Indonesia-Vietnam adalah tekstil, bahan kimia, pupuk, barang dari logam tidak mulia, kertas dan barang dari kertas dan damar tiruan bahan plastik, komoditi impor utama Indonesia-Vietnam adalah minyak mentah, beras giling, makan olahan, alat listrik, gula pasir, makanan ternak dan tekstil. Hal – hal yang menghambat ekspor impor kedua negara adalah sebagai berikut :[21]
  1. Hambatan ekspor tetap diberlakukan bagi garment oleh karena adanya pengenaan kuota dari negara pengimpor, Pada saat ini, pemerintah Vietnam sedang melakukan perudndingan untuk menghapuskan kuota. Sementara itu perbandingan antara jaminan kuota tekstil dan gartnen melalui tender terus meningkat setiap tahunnya.
  2. Adanya persepsi dari sebagian besar pengusaha Indonesia yang masih menganggap bahwa Vietnam sebagai negara yang kurang potensial dan berbisn s di Vietnam sangat sulit.
  3. Kegiatan perdagangan dan d stribusi di Vietnam hanya diperuntukkan bagi perusahaan lokal. Oleh karena itu setiap perusahaan acing yang akan menjual barang-barang produksi diluar Vietnam harus menggunakan jasa agen distributor lokal. Dalam prakteknya perusahaan asing tersebut termasuk perusahaan Indonesia sering kali menemui kesulitan dalam memilih agen yang dapat dipercaya.
  4. Hambatan perdagangan terhadap beberapa produk utama termasuk larangan bagi produk yang berbahaya seperti antara lain kimia beracun, senjata api, amunisi dll.
  5. Pemerintah Vietnam masih memberlakukan kebijaksanaan yaitu menetapakan tujuh komoditi yang memMukan lisensi perdagangan dari Kementerian Perdagangan Vietnam, yaitu antara lain; bahan bakar minyak, kaca, besi, minyak goreng, gula, sepeda motor dan kendaraan roda empat dengan 9 tempat duduk/ kursi.
  6. Indonesia harus mencantumkan label pada produk obat-obatan yang diekspor ke Vietnam.
Beberapa agenda yang akan dilakukan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, Dina meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral antar kedua negara adalah sebagai berikut :[22]
  1. Menindakianjuti basil dad Sidang ke-3 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam di bidang perdagangan. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada Sidang Komisi Bersama yang ke-4 adalah peningkatan perdagangan Bilateral menjadi LISDI milyar dalam waktu dekat.
  2. Pertemuan bilateral dalam rangka pembahasan untuk disepakatinya Banking Payment Arrangement (BPA) Indonesia – Vietnam. Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank BNI yang ditunjuk sebagai perbankan dari Indonesia perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
  3. Pertemuan Joint Working Committee dan Joint Technical Working Group sebagai implementasi dari pada MoU Counter Trade yang telah ditandatangani pada tanggal 1 April 1999.

·         Hubungan di bidang Politik
Pertama kali dibuka hubungan politik Indonesia-Vietnam dibuka pada tingkat konsulat pada tanggal 30 Desember 1955. Pada tanggal 10 Agustus 1965 hubungan Indonesia-Vietnam ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar, namun setelah peristiwa G-30 S / PKI, Vietnam menarik Duta Besarnya di Jakarta yang kemudian ciiikuti oleh Indonesia menarik Dula Besarnya di Hanoi dan pada Tahun 1973 kedua negara menempatkan kembali Duta Besamya masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Indonesia telah tnembuka kembali perwakilan pada tingkat Konsulat Jenderal pada bulan Mei 1993 di Ho Chi Minh City dengan persetujuan Pemerintah Vietnam guna meningkatkan hubungan bilateral RI – Vietnam.[23]
Hubungan baik di bidang politik secara kongkrit antara lain tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :[24]
  1. Penghargaan oleh Vietnam terhadap bantuan beras Indonesia pada tahun 1986, sewaktu Vietnam mengalami kekurangan pangan.
  2. Dukungan Vietnam terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua NonBlok.
  3. Bantuan Indonesia didalam usaha penanganan program keluarga berencana, saran kebijaksanaan dalam bidang perminyakan, investasi, perbankan dan transpor.
  4. Dukungan Indonesia terhadap keinginan Vietnam untuk menandatangani ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
  5. Bantuan-bantuan Indonesia lainnya kepada Vietnam berupa training dan pengembangan sumber daya manusia.
  6. Berbagai kunjungan para pimpinan dan pejabat tinggi kedua negara yang mencapai puncaknya dengan kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Vietnam pada bulan November 1990 yang dinilai oleh pihak Vietnam sebagi kunjungan bersejarah pertama tokoh non-sosialis ke Hanoi sejak tahun 1975.
  7. Kunjungan terpenting yang dilakukan Vietnam adalah kunjungan PM Vietnam yang baru, Vo Van Kiet ke Indonesia pada tanggal 24 – 27 Oktober 1991.

·         Hubungan di bidang Pertanian
Dasar kerjasama Indonesia-Vietnam di sektor pertanian yaitu telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di sektor pertanian pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi dengan lebih ditekankan pada :[25]
  1. Pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan teknologi dan informasi teknik pertanian.
  2. Pertukaran penelitian, training dan study banding
  3. Joint venture dalam bidang produksi, pemrosesan dan pemasaran komoditi pertanian.
Pemerintah Vietnam menyatakan minalnya untuk belajar dan pengalaman Indonesia dalam bidang pembangunan pertanian pada umunya dan IPTEK pertanian, peternakan dan pertambakan udang pada khususnya, pemerintah Vietnam mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan Counter Tradel imbal beli, dimana komoditi yang ditawarkan oleh pihak Vietnam adalah beras, sementara yang diharapkan dan pemerintah Indonesia adalah Pupuk.

·         Hubungan di bidang Kesehatan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai telah menyetujui rencana kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral bidang ekonomi, perdagangan dan upaya memberantas flu burung, pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga telah menyetujui para menteri kesehatan kedua negara itu membahas langkah-langkah untuk memerangi wabah flu burung dalam bentuk kerjasama memasok vaksin anti virus.[26] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perlunya untuk meningkatkan kerjasama antar pengusaha dari Indonesia dan Vietnam, yang merupakan bagian dari memperluas hubungan kedua pemerintahan dan masyarakat kedua negara.

·         Hubungan di bidang Pertahanan dan Keamanan
Pada tanggal 27 Juni 2003 yang lalu, Vietnam dan Indonesia menandatangani kesepakatan tentang perbatasan maritim kedua negara di Laut China Selatan yang berpotensi kaya minyak setelah melalui perundingan yang berjalan selama 25 tahun. Penandatanganan itu dilakukan di Hanoi oleh Menlu Vietnam Nguyen Dy Nien dan Menlu Hassan Wirajuda. Acara itu disaksikan masing-masing kepala negara, Tran Duc Luong dan Megawati Soekarno Putri. Luong dan Megawati juga mencapai kata sepakat mengenai kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang politik dan ekonomi. “Dokumen ini memberikan panduan, arahan, dan prinsip-prinsip bagi hubungan Indonesia-Vietnam di masa yang akan datang. Karena itu, kesepakatan ini sangat penting,” kata Luong. Selain itu, kedua negara juga menandatangani kesepakatan bilateral mengenai ‘kontra perdagangan’ dan ‘penghapusan visa’.[27]
Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Istana Presiden itu, Presiden Megawati memuji ‘Kesepakatan Perbatasan Kontinental (BLK/ Batas Landasan Kontinen)’. Perundingan untuk menentukan perbatasan itu telah dimulai sejak 1978. Wilayah yang dimasukkan di dalam perundingan itu terletak di wilayah selatan Laut China Selatan, di Uinta Semenanjung Malaysia, dan utara Pulau Kalimantan.[28] Menyusul tercapainya kesepakatan itu, pemerintah Indonesia diperkirakan akan melanjutkan rencana eksplorasi cadangan minyak dan gas di perairan yang terletak di sekitar pulau Natuna.

·         Hubungan di bidang Ilmu Pengetahuan dalam Teknologi
Senin 26 Februari 2006, Menteri Negara Ristek Kusmayanto Kadiman didampingi Deputi Bidang Program RIPTEK menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam HE Mr. NGUYEN Hoang An dan Delegasi Partai Komunis Vietnam (PKV) yang dipimpin oleh Dr. Phan Tung Mau sebagai Wakil Direktur Departemen Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi dan Lingkungan, Komisi Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan serta 4 anggota. Kunjungan bertujuan untuk mempelajari kebijakan dan peranan Indonesia tentang masalah umum di bidang pengetahuan ilmu pegetahuan dan teknologi serta pemasaran iptek di Indonesia, baik pada lembaga pemerintah, swasta, universitas maupun LSM.


1 komentar:

  1. nice blog. cukup membantu saya untuk mengerjakan tugas.. tolong kunjungi juga blog saya ya http://billygodlike.blogspot.com/

    BalasHapus